PANDEGLANG – Pintu utama Kantor Bupati Pandeglang dilapisi terali besi, hal tersebut sontak menuai kritik keras dari kalangan mahasiswa, salah satunya PW Kumala Pandeglang. Mereka menganggap perbuatan bentuk antipati dan sikap anti dialog dari pemerintah daerah.
Ketua KUMALA PW Pandeglang, Sepdi Hidayat mengatakan tindakan ini muncul setelah serangkaian demonstrasi yang menuntut Kebijakan kebijakan yang tidak Pro Rakyat serta masalah lainnya seperti perbaikan layanan publik. “Bukannya merespon dengan dialog terbuka, pemerintah justru seolah memilih membentengi diri anti kritik,” kata Sepdi, Senin (16/9/2025).
“Ini, bukan lagi soal keamanan, tapi simbol. Pintu besi itu adalah monumen bisu yang menandakan jarak antara pemimpin dan rakyatnya,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya Sepdi menilai, tindakan pemerintah Kabupaten Pandeglang memasang pintu besi tersebut mencerminkan ketidakpekaan atas persoalan masyarakat yang ingin didengar aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah.
“Kondisi Fiskal Pandeglang saat ini sangat miris, tapi malah menghambur hamburkan anggaran hanya untuk membuat benteng antara pemerintah dan rakyat. Seharusnya Bupati peka akan kemampuan Fiskal Daerah,” tegasnya.
Pemasangan Pintu Besi Kantor BUPATI Pandeglang rupanya bukan hanya ramai di kritisi oleh mahasiswa, melainkan berbagai elemen masyarakat lainnya juga turut menyuarakan penolakan adanya pintu depan kantor Bupati yang memakai teralis besi.
Diakhir, Sepdi memberikan saran dan masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang untuk tidak lagi berbuat tindakan konyol yang dapat memicu Kemarahan Masyarakat.
“Saran saya sih Bupati dan Wakil BUPATI harus sering sering lihat ke pelosok daerah, bahwa masih banyak jalan poros desa yang rusak, masih banyak bangunan sekolah yang mesti diperbaiki, masih banyak fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Jadi jangan lah bikin tindakan tindakan konyol seperti memasang pintu besi dengan dalih untuk keamanan dan kondusifitas, yang padahal itu yang akan memicu kemarahan rakyat,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, awak Media masih mencoba mengkonfirmasi pihak-pihak terkait khususnya Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. (Enggar)
