BANDA ACEH – Ketua LSM Radar, Muhammad Hawanis, S.Sos., menanggapi pernyataan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Taufik Abd Rahim, yang mengkritik langkah Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA., M.Si., dalam program verifikasi rumah layak huni (RLH). Hawanis menilai kritik tersebut tendensius dan tidak berdasar, bahkan menyebut Dr. Taufik seperti “pengamat level SMA” yang tidak memiliki data kuat dalam memberikan pandangan.
“Kami melihat apa yang dilakukan Pak Safrizal justru sebuah gebrakan besar. Program verifikasi ini transparan dan tepat sasaran. Jika ditemukan calon penerima yang tidak memenuhi kriteria, maka akan diganti dengan yang lebih layak. Ini membuktikan tanggung jawab beliau sebagai pemimpin,” ujar Hawanis.
Hawanis juga menegaskan, program verifikasi yang dilakukan oleh Safrizal tidak hanya sekadar formalitas, melainkan langkah nyata untuk memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, Safrizal secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan survei di wilayah pantai timur dan selatan Aceh. “Beliau bertemu langsung dengan calon penerima bantuan, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya,” tambahnya. kamis 23/1
Terkait tudingan Dr. Taufik yang menyebut langkah Safrizal hanya untuk mencari sensasi, Hawanis dengan tegas membantah. “Pak Safrizal bukan politisi, beliau tidak memiliki kepentingan pribadi. Sebagai putra daerah, beliau hanya ingin membangun Aceh dalam waktu singkat sebagai penjabat gubernur,” katanya.
Hawanis juga menyoroti pentingnya data dan indikator yang jelas dalam memberikan kritik. Menurutnya, pernyataan Dr. Taufik terkesan tanpa dasar yang kuat dan hanya menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Kalau mau mengkritik, silakan, tapi harus dengan data dan argumen yang valid. Jangan sekadar mencari perhatian,” tegasnya.
Program rumah layak huni (RLH) di bawah kepemimpinan Safrizal juga telah mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Lembaga seperti Masyarakat Transparansi Aceh (MATA), Solidaritas Aceh Peduli (SAPA), dan Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA) memberikan dukungan penuh terhadap langkah ini.
Saat ini, proses verifikasi penerima RLH terus berjalan secara teliti. Tim yang dibentuk oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memeriksa data dan dokumen calon penerima. “Selain itu, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melaporkan jika ada ketidaksesuaian melalui mekanisme pengaduan yang disediakan,” jelas Hawanis.
Kehadiran Safrizal di sejumlah lokasi verifikasi disebut sebagai bentuk pengawasan langsung untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur. “Beliau hadir untuk memberi pesan kepada petugas agar bekerja profesional. Tidak ada ruang untuk penyimpangan,” kata Hawanis.
Program RLH ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pemerintahan Aceh, mengingat transparansi dan akuntabilitasnya. “Langkah ini menunjukkan bahwa Safrizal memiliki komitmen tinggi terhadap kesejahteraan rakyat Aceh, bukan sekadar retorika,” ujar Hawanis.
Hawanis juga menyebut bahwa kolaborasi antara Safrizal dan Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf atau Mualem, sangat harmonis dan memberikan dampak positif bagi Aceh. “Kami optimis, di bawah kepemimpinan mereka, Aceh akan mengalami kemajuan besar di masa depan,” tutupnya. (*)
